Tugas dan Fungsi Wewenang

Tugas dan Fungsi PPID Perusda MBS

• Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
• Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
• Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
• Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
• Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
• Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
• Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
• Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
• Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
• Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk dan sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
• Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antar anggota PPID Pembantu di Kalimantan Timur dan/ atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya (bila ada).

Wewenang PPID yaitu menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu; menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; menugaskan staff PPID di Perusda MBS untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Hak dan Kewajiban PPID. PPID berhak menolak menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPID wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi publik yang dikecualikan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.